Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
Pengelolaan dan penguasaan tanah diatur secara khusus dalam sistem hukum agraria nasional, terutama melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
Dalam UUPA, diatur berbagai jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh individu, badan hukum, maupun masyarakat adat.
Setiap jenis hak memiliki karakteristik, fungsi, dan batasan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pengelolaan tanah di Indonesia.
Pengertian Hak Atas Tanah
Hak atas tanah adalah serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan yang diberikan kepada pemegang haknya untuk melakukan sesuatu terhadap tanah yang dimilikinya.
Hak ini tidak hanya sekadar kepemilikan, melainkan juga mencakup penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Negara, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, memiliki hak untuk mengatur, memberikan, dan mencabut hak-hak atas tanah demi kepentingan masyarakat luas.
Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUPA, terdapat beberapa jenis hak atas tanah yang diakui di Indonesia, antara lain:
1. Hak Milik
Hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan penuh. Pemegang hak milik memiliki wewenang untuk menggunakan tanah tersebut untuk segala keperluan selama tidak bertentangan dengan fungsi sosial tanah.
Hak ini bersifat turun-temurun, dapat diwariskan, dan hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.
Tanah dengan status hak milik dapat diwakafkan, dijadikan jaminan utang, atau dialihkan kepada pihak lain.
Namun, pemanfaatan hak milik tetap harus memperhatikan kepentingan umum dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Hak Guna Usaha (HGU)
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara untuk keperluan pertanian, perikanan, atau peternakan dalam jangka waktu tertentu.
HGU dapat diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.
Jangka waktu HGU untuk perorangan adalah maksimal 25 tahun, sedangkan untuk perusahaan maksimal 35 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 25 tahun berikutnya.
HGU tidak dapat diwariskan secara turun-temurun dan hanya berlaku selama jangka waktu yang ditetapkan.
3. Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, baik tanah negara maupun tanah hak milik orang lain.
HGB diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Hak ini dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
Setelah masa berlaku HGB habis, hak atas tanah tersebut kembali kepada pemilik tanah atau negara.
4. Hak Pakai
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau milik orang lain, dengan batas waktu tertentu atau selama tanah tersebut digunakan untuk keperluan tertentu.
Hak pakai dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, maupun badan hukum asing.
Hak ini tidak dapat dialihkan secara bebas seperti hak milik, dan penggunaannya dibatasi sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang berlaku.
5. Hak Sewa
Hak sewa adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan pembayaran tertentu dalam jangka waktu yang disepakati.
Hak sewa tidak memberikan hak kepemilikan atau hak untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Setelah masa sewa berakhir, tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya.
6. Hak Membuka Tanah
Hak membuka tanah adalah hak yang diberikan kepada warga negara Indonesia untuk membuka dan mengelola lahan baru yang sebelumnya belum dimanfaatkan.
Hak ini biasanya diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan wilayah atau program redistribusi tanah.
7. Hak Memungut Hasil Hutan
Hak memungut hasil hutan adalah hak untuk memanfaatkan sumber daya hutan, seperti kayu dan hasil hutan lainnya, tanpa memiliki hak kepemilikan atas tanah hutan tersebut.
Hak ini biasanya diberikan kepada masyarakat adat atau kelompok masyarakat tertentu yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
8. Hak-Hak Lain
Selain hak-hak utama di atas, UUPA juga mengakui adanya hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, serta hak-hak yang bersifat sementara sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
Prinsip-Prinsip Dasar Hak Atas Tanah
Beberapa prinsip penting yang mendasari pemberian dan pengelolaan hak atas tanah di Indonesia antara lain:
Fungsi Sosial Tanah
Setiap hak atas tanah harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak boleh digunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
Jika tanah diperlukan untuk kepentingan umum, negara dapat mengambil alih dengan memberikan ganti rugi yang layak.
Kepastian Hukum
Pendaftaran hak atas tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan mencegah sengketa di kemudian hari. Sertifikat tanah menjadi bukti kepemilikan yang sah secara hukum.
Keadilan dan Pemerataan
Negara berperan aktif dalam mengatur distribusi dan penggunaan tanah agar tidak terjadi monopoli dan ketimpangan penguasaan tanah di masyarakat.
Di antara lembaga yang dapat dipasrahi urusan menyelesaian tanah dan hak kepemilikannya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).
BPN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan di Indonesia.
BPN memiliki unit kerja di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk di Kota Bandung. Tugas utama BPN meliputi pendaftaran hak atas tanah, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak-hak atas tanah, serta pengelolaan administrasi pertanahan lainnya.
Melalui BPN, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mengurus sertifikat, dan mendapatkan informasi terkait hak atas tanah.
Di Kota Bandung, BPN juga berperan aktif dalam pelaksanaan reforma agraria, redistribusi tanah, serta penataan aset dan akses bagi masyarakat.
BPN Kota Bandung menjadi pusat layanan dan informasi pertanahan bagi masyarakat yang ingin mengurus berbagai keperluan terkait tanah, mulai dari pendaftaran, pengukuran, hingga penyelesaian sengketa.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pertanahan di Kota Bandung, masyarakat dapat mengunjungi website resmi pastibpn.id yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandung, sebagai portal layanan dan informasi publik terkait hak atas tanah dan reforma agraria di wilayah Kota Bandung.
Sumber:
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/678/5/121803010_file%205.pdf
https://fahum.umsu.ac.id/info/hak-hak-atas-tanah-me
nurut-hukum-agraria/
https://siplawfirm.id/hak-atas-tanah/
https://media.neliti.com/media/publications/26777-ID-tugas-dan-fungsi-badan-pertanahan-nasional-dalam-pendaftaran-tanah.pdf
https://pastibpn.id/
